PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

BSIP Aceh Mengikuti Sosialisasi Cashless Society




 [Banda Aceh, 8 Maret 2024] Kantor Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Keuangan (KPPN) mengadakan kegiatan sosialisasi dan refreshment cashless society (KKP, CMS dan Digipay) dalam rangka meningkatkan implementasi cashless society (KKP, CMS, dan Digipay) pada satuan kerja lingkup KPPN Banda Aceh. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Kamis, 7 Maret 2024 di Aula Gedung GKN Banda Aceh. Hadir dalam acara tersebut Kepala BSIP Aceh Firdaus, S.P., M.Si beserta PPK BSIP Aceh Masykura, S.ST. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Banda Aceh Iman Haidir, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Area BSI Aceh. 

 
Pemerintah terus berinovasi menciptakan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi para bendahara satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga. Munculnya produk pembayaran digital semakin mengurangi penggunaan uang kartal yang sudah dianggap kurang efisien dan praktis lagi. Biaya pengadaan dan pengelolaan yang terbilang mahal, inefisensi waktu pembayaran dan risiko atas transaksi yang bernominal besar merupakan beberapa hal yang menyebabkan uang kartal tidak lagi diminati. Hal ini mendasari pemerintah melakukan inovasi dalam sistem pembayaran.
 
Dalam Sosialisasi menjelaskan perihal alur atau mekanisasi penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan marketplace Digipay. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah atas perluasan penggunaan instrumen non tunai dan mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), Kementerian Keuangan melakukan implementasi sistem pembayaran secara elektronik. Saluran pembayaran yang digunakan lebih modern, salah satunya dengan menggunakan Cash Management System (Sistem Manajemen Kas) pada rekening satker. Untuk tujuan KKP seperti meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/ id cash dari penggunaan UP. Materi terakhir menjelaskan mengenai Digipay sebagai platform multiguna pengelolaan kas negara dan berfungsi sebagai platform belanja online pemerintah yang memudahkan mekanisme pembayaran apabila barang sudah diterima terlebih dahulu. 
 
Melihat berbagai manfaat dan kecanggihan dari cashless society (KKP, CMS, dan Digipay) tidak ada alasan bagi satker untuk tidak menerapkan cashless society. KPPN sebagai salah satu instansi vertikal di daerah yang diberi tugas untuk mengedukasi, senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan dan mengedukasi para bendahara satker untuk menggunakan sistem transaksi elektronik ini serta sebagai wujud dukungan terhadap GNNT. Perubahan demi perubahan sistem perbendaharaan akan terus berjalan dari konvensional menuju ke arah modern, praktis, sangkil dan mangkus. Perubahan ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kualitas transaksi keuangan yang transparan dan kredibel.